Audiensi yang dilaksanakan di Ruang Guru SMAN 1 Kota Sorong pada pukul 14.00 WIT ini dihadiri oleh Ketua MKKS SMA Kota Sorong, Ketua MKKS SMA Kabupaten Sorong, dan Ketua MKKS SMA Kabupaten Maybrat. Serta 20 Kepala Sekolah di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua MKKS SMA Kota Sorong, Yoseph Kambu, S.Sos.,M.Pd., ini digagas untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi pada dunia pendidikan menengah atas di Papua Barat.
Dalam sambutannya, Ketua PGRI Kota Sorong, Drs. J. Sagrim,M.M, menyatakan bahwa pertemuan ini harus dilaksanakan untuk menyuarakan gaung hati pahlawan tanpa tanda jasa.
“Forum ini adalah salah satu perjuangan maksimal para guru, untuk menyuarakan masalah kesejahteraan guru SMA di Papua Barat. Kami bersama seluruh rekan-rekan se papua barat akan bertemu Pak Gubernur dan menyampaikan suara para pahlawan tanpa tanda jasa ini,” paparnya.
Ia pun menambahkan seluruh guru melalui perwakilannya akan menyerahkan usulan yang berisi harapan akan perbaikan kesejahteraan guru terutama di tingkat SMA.
“Harapannya, seluruh guru di seluruh kota dan kabupaten, dapat bersama-sama secara legal dari 12 kabupaten 1 kota di Papua barat menandatangani petisi yang nanti akan disampaikan kepada gurbernur,” lannjut Sagrim.
Wakil ketua DPR Prov Papua Barat, Saleh Seknun, memberikan deskripsi permasalahan yang banyak terjadi di beberappa wilayah yang kemudian menjadi perhatian legislative untuk menjembatani penyelesaian masalah-masalah tersebut.
“Tugas kami di legislative untuk menggali permasalahan-permasalahan yang muncul dengan berbasis data. Jadi kami butuh referensi dan rekomendasi dari Bapak/Ibu guru. Sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan peraturan yang ada,” terang Saleh.
Beberapa aspirasi yang ingin disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, salah satunya mengubah aturan klasifikasi penerima TPP yang ada dalam Pergub 60 tahun 2018 dan diperjelas dalam SK Gubernur tentang besaran jumlah pemberian TPP.
Pada kesempatan ini pula, Syaiful Maliki Arief, angota DPR PB yang juga alumni SMAN 1 Kota Sorong angkatan 91, menyampaikan kebanggaan bisa kembali membersamai perjuangan para pendidik di Kota Sorong. Harapannya pasca pelaksanaan audiensi dengan gubernur, usulan terkait pemberian TPP ataupun tunjang tenaga pendidik dapat dimasukkan dalam APBD tahun 2021.
“Adanya kerja sama yang baik seluruh elemen, baik legislatif dengan seluruh guru2 di Provinsi Papua Barat, saya yakin harapan kesejahteraan guru akan bisa terealisasi,” ucap Syaiful.
Ia pun menyampaikan, pewacanaan alokasi dana otsus yang selama ini hanya 10% untuk provinsi dapat dittambah menjadi 30%. Dari alokasi tersebut dapat diperuntukkan guna peningkatan kesejahteraan guru, tenaga medis, dan sektor perekonomian mikro.
“Pengusulan pengalokasian dana otsus 30% untuk provinsi dan 70% unt kota akan sangat mungkin dimasifkan. Alokasi itu yang kemudian digunakan untuk mengangkat kesejahteraan para pendidik, tenaga kesehatan di daerah-daerah yg berada di bawah naungan provinsi. Jadi Otsus tidak hanya difikuskan pada pengembangan infrastruktur saja,” terangnya.
Syaiful melanjutkan bahwa wacana pembagian dana otsus sudah disuarakan oleh DPR Provinsi pada saat pandangan umum fraksi-fraksi menyikapi APBD Perubahan 2021 yang akan diajukan Gubernur Papua Barat.
Ketua MKKS SMA Kabupaten Sorong, Simon Tandiarang, menyampaikan usulan yang nanti harus dimasukkan dalam petisi yang akan disampaikan kepada Gubernur. Beberapa poin tersebut diantaranya: Pemberian TPP tidak berdasar klasifikasi sertifikasi dan non sertifikasi, besaran pemberian sertifikasi, alokasi Bosda yang sangat minim, keterlambatan penerimaan honor bagi guru honorer, tunjangan kepala sekolah yang sangat minim, serta keberadaan UPTD di daerah yang sangat mendesak.
Pada kesempatan ini Ketua MKKS SMA Kabupaten Maybrat, Amos Syafkaur, menambahkan penggunaan istilah pahlawan tanpa tanda jasa sudah tidak relevan. “Banyak guru yang hidup di bawah layak dengan masa pengabdian berpuluh tahun. Tunjangan kepala sekolah yang sangat kecil tidak sebanding dengan tanggung jawab,” paparnya.
Selain itu beberapa perwakilan kepala sekolah menyampaikan aspirasi terkait kondisi di sekolah, baik dari sisi operasional, update data tenaga pendidik, akses informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas serta permasalahan pendanaan. Pada akhir acara, seluruh peserta menyatakan siap hadir pada acara audiensi bersama Gubernur di Manokwari. [Ay]
Post a Comment