DPW PKS Pabar Laporkan Kepengurusan Baru di Kesbang

Manokwari – Ketua DPW PKS Papua Barat, Syaiful Maliki Arief, bersama jajaran mendatangi Kantor Kesbangpol Provinsi Papua barat untuk menyerahkan struktur kepengurusan partai tahun 2020 – 2025.

Syaiful menyebutkan sebagaimana peraturan perundangan  maka PKS harus menerapkan prinsip Good Party Governance dengan segera melaporkan perubahan kepengurusan partai.

“Kami sudah silaturahim ke Gubernur beberapa waktu lalu. Dan sebagai parpol yang harus taat perundang-undangan, maka PKS harus melapor ke kesbang Ketika terjadi perubahan kepengurusan partai sebagai wujud penerapan prinsip Good Party Governance,” papar Syaiful yang langsung disambut Ketua Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Baesara Wael di kantor Kesbangpol, Jumat (19/2).

PKS Papua Barat, ujar Syaiful, akan melalukan pelantikan secara serentak di wilayah Indonesia Timur via zoom pada Sabtu (22/2). Syaiful yang saat itu ditemani oleh Kabid BP3 Sumaryan, Dijah Imanita BPKK, Julianti Ningsih Bendahara, dan Edi Sumardi Kabid Humas, menyampaikan akan segera berkooordinasi dengan pengurus untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrative yang diperlukan.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan pengurus untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat administrative pelaporan kepengurusan baru,” ungkap dia.

Baesara Wael, Ketua Bidang Kesbangpol Provinsi Papua Barat mengapresiasi kehadiran jajaran pengurus DPW PKS Pabar yang bersegera melakukan komunikasi dengan pihak Kesbangpol.

“Terimakasih atas kehadiran Pak Syaiful beserta jajaran. SK yang saya terima ini nanti akan ditindaklanjuti oleh bagian hukum guna diverifikasi secara administrative. Jadi PKS setelah ini nanti berkoordinasi dengan beliau untuk melengkapi persyaratan. Hal ini didasarkan pada permendagri tebaru yang mengharuskan Kesbang melakukan verifikasi terhadap kepengurusan parpol terbaru,” terang Baesara.

Ia menambahkan bahwa Kesbang telah mengumpulkan pengurus-pengurus partai untuk sosialisasi terkait dana bantuan parpol.

“Beberapa waktu lalu kami mengumpulkan pengurus partai. Karena sesuai permendagri terbaru, partai yang memiliki kursi di dewan memiliki hak untuk mendapat dana bantuan partai sesuai jumlah suara yang didapatkan pada pemilu lalu, PKS dapat 25.648 suara di kabupaten/ kota se-Papua Barat,” imbuhnya.

Menutup kunjungan tersebut Syaiful Maliki berharap akan terjalin komunikasi yang baik antara partai dan kesbang.

“Mudah-mudahan ini awal untuk komunikasi yang baik. Sehingga partai politik juga memberikan kontribusi positif untuk Papua Barat,” pungkas legislator Papua Barat tersebut. [Ay]